Masa Depan KOPERASI Indonesia

1.LATAR BELAKANG
     koperasi dalam hakikatnnya sebagai suatu organisasi bisnis yang para anggotanya/pemiliknya adalah apelanggan nya sendiri.koperasi sendiri terbentuk oleh keinginan anggota untuk bisa menunjang kegiatan ekonomi anggota tersebut.koperasi sebenarnya bukan lah berasal dari indonesia  karena organisasi seperti koperasi ini di perkenalkan di Inggris . pada waktu itu koperasi bertugas untuk menolong kaum buruh dan petani dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi
     lembaga koperasi Indonesia sebenarnya bertujuan untuk bisa meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat indonesia . di indonesia koperasi di harapkan menjadi t
onggak perekonomian negar juga sebagai penggerak perekonomian nasional . sebagai mana kita bisa memaknai kegunaan koperasi sebagai kekuatan perekonomian yang bisa menjadi tolak ukur untuk memulai bisnis dan perekonomian penunjang.
    
2.PEMBAHASAN
       koperasi selama ini dianggap sebagai organisasi yang kurang memuaskan ,tetapi anehnya koperasi selalu jadi pembicaraan yang seru di kalangan para pemerintah.saat ini sistem koperasi indonesia berada di posisi marjinal.

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, sesungguhnya koperasi mendapatkan peluang (opportunity) untuk tampil lebih eksis. Krisis ekonomi yang diawali dengan krisis nilai tukar dan kemudian membawa krisis hutang luar negeri, telah membuka mata semua pemerhati ekonomi bahwa "fundamental ekonomi" yang semula diyakini kokoh, ternyata berantakan. Pengusaha besar, konglomerat dan industri manufaktur yang diagung-agungkan telah membawa pertumbuhan ekonomi pesat pada rata-rata 7% per tahun, ternyata lumpuh seketika. Sebab, ternyata gelembung ekonomi itu ternyata ditopang oleh hutang luar negeri sebagai hasil praktik mark-up ekuitas, dan tidak karena variabel yang tumbuh dari dalam (endogenous).

Kendati mendapat peluang tersebut, ternyata dalam proses pemulihan ekonomi, koperasi tetap dalam posisi marjinal. Walaupun program-program "memberdayakan" koperasi, tetapi tetap saja koperasi tidak terlihat peranan yang signifikan dalam perekonomian. Yang berkembang hanyalah kuantitas koperasi, dan tidak terlihat perubahan signifikasn pada sisi kualitas; baik makro-ekonomi maupun mikro-ekonomi.

     

Dinamika Pemikiran Koperasi

"Cooperative means different things to different people". (koperasi memiliki arti berbeda bagi orang-orang yang berbeda).

Menurut Sritua Arief (1997), ada tiga pendapat yang hidup di kalangan masyarakat mengenai eksistensi badan usaha koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia.

Pendapat pertama adalah yang mengutarakan perlunya mengkaji ulang apakah koperasi masih perlu dipertahankan keberadaannya dalam perekonomian Indonesia. Secara implisit pendapat ini menghendaki agar kita tidak perlu mempertahankan koperasi sebagai unit usaha ekonomi. Pendapat ini mewakili pemikiran yang membiarkan konsentrasi ekonomi di kalangan segelintir orang dan tidak menghendaki adanya pertanda pandangan populis dalam masyarakat, terutama ekonom liberal dan praktisi keuangan derivatif.

Pendapat kedua, adalah pendapat yang memandang bahwa badan usaha koperasi dipandang perlu dipertahankan sekedar untuk tidak dinilai menyeleweng dari UUD 1945. Pendapat inilah yang selama ini hidup hingga saat ini dalam pemikiran bawah sadar para birokrat pemerintahan.

Pendapat ketiga, adalah pendapat yang menganggap bahwa koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang harus dikembangkan menjadi unit usaha yang kukuh dalam rangka demokratisasi ekonomi. Pendapat ini mendasarkan pada semangat dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang ingin mengubah dialektika ekonomi, dari dialektika kolonial pada jaman penjajahan kepada dialektika hubungan ekonomi yang menjadikan rakyat sebagai kekuatan ekonomi. Pendapat ini masih dipertahankan oleh para pegiat sosial dan praktisi koperasi ideal, yang jumlahnya semakin sedikit.

Ketiga pendapat yang hidup itu, sedikit-banyak telah mempengaruhi arah perubahan dan permasalahan koperasi di Indonesia, baik secara makro (ekonomi politik), maupun secara mikro ekonomi. Dalam bagian ini, akan dibahas permasalahan-permasalahan dalam koperasi dan environment-nya, sebagai bangun usaha yang hidup di tengah sistem dan paradigma ekonomi Indonesia.

*Soekarno
Banyak diantara kaum nasionalis Indonesia yang berangan-angan: jempol sekali jikalau negeri kita bisa, seperti Jepang atau negeri Amerika Serikat atau negeri Inggeris! Kaum nasionalis yang demikian itu adalah kaum nasionalis burgerlijk, yaitu kaum nasionalis burjuis. Mereka adalah burgerlijk revolutionair dan tidak social revolutionair. Nasionalisme kita tidak boleh nasionalisme yang demikian itu. Nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang mencari selamatnya perikemanusiaan. Nasionalisme kita haruslah lahir daripada menseijkheid. Nasionalisme kita, oleh karenanya, haruslah nasionalisme yang dengan perkataan baru kami sebutkan: Sosio-Nasionalisme dan demokrasi yang harus kita cita-citakan haruslah juga demokrasi yang kami sebutkan: Sosio-Demokrasi. Apakah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi itu? Sosio-nasionalisme adalah dus: nasionalisme-masyarakat, dan sosio demokrasi adalah demokrasi masyarakat. Tetapi apakah nasionalisme-masyarakat dan demokrasi-masyarakat? Memang maksudnya sosio-nasionalisme ialah memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat itu, sehingga keadaan yang kini pincang itu menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada kaum yang tertindas, tidak ada kaum yang cilaka, tidak ada kaum yang papa sengsara... Sosio-demokrasi tidak ingin mengabdi kepentingan sesuatu gundukan kecil sahaja, tetapi kepentingan masyarakat sosio-demokrasi ialah demokrasi-politik dan demokrasi ekonomi". (Soekarno, 1932).

*Mohammad Hatta
 Yang hendak kita persoalkan di sini ialah kedudukan soal usaha ekonomi dalam masyarakat kita. Kaum produsen sebagian yang terbesar terdiri dari bangsa kita. Kaum konsumen demikian pula. Akan tetapi kaum distributor terdiri daripada bansa asing. Dan inilah suatu pokok yang penting yang menjadi sebab kelemahan ekonomi rakyat kita... Kaum saudagar asing dengan segala bujangnya yang terdiri daripada bangsa kita sudah melakukan ‘Einschaltung’ ke dalam ekonomi kita. Sekarang usaha kita hendaklah mengerjakan ‘Ausschaltung’ merebut jalan perdangangan itu dari tangan bangsa asing.... Untuk mencapai maksud itu kaum industri tersebut mengadakan persatuan. Demikian pula seharusnya taktik ekonomi rakyat kita. Sebagai kaum produsen rakyat kita harus menggabungkan diri untuk menimbulkan koperasi produksi. Misalnya tiap-tiap desa atau kumpulan desa menjadi persatuan kooperasi produksi, bekerja bersama dan berusaha bersama. Kalau kaum tani Indonesia sudah bersatu dalam perekonomiannya, pendiriannya sudah kuat terhadap saudagar asing yang menjadi si pembeli... Ke arah inilah harus ditujukan ekonomi rakyat, kalau kita mau memperbaiki nasibnya. Usaha ini tidak mudah, menghendaki tenaga dan korban yang sepenuh-penuhnya dengan menyingkirkan segala cita-cita partikularisme. Dapatkah ia dicapai? Bagi kita tidak ada yang mustahil, asal ada kemauan. Susunlah kemauan itu lebih dahulu!" (Hatta: 1933).

Menyimak pernyataan Soekarno dan Hatta (yang kemudian keduanya menjadi Proklamator RI), tampak bahwa cita-cita membentuk negara Republik Indonesia, adalah untuk kemakmuran semua orang dengan bangun usaha yang diusahakan secara bersama, yaitu "koperasi". Karena itu, kemudian, dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 disebutkan, "Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi"

Koperasi dan Dualisme Sistem Ekonomi Indonesia

Membicarakan koperasi berarti harus melibatkan sistem ekonomi Indonesia. Sebab, melalui analisis sistem ekonomi, kita dapat mencari sebab-sebab sistematis mengapa perkoperasian Indonesia selama ini tidak atau sulit untuk berkembang. Founding fathers -sebagaimana telah dikutip pemikirannya di atas- menginginkan sistem ekonomi Indonesia bersifat sosialisme. Apa dan bagaimanakah sosialisme yang dicita-citakan founding fathers itu? Menurut Hatta (1963), sosialisme Indonesia timbul karena tiga faktor.

Pertama, sosialisme Indonesia timbul karena suruhan agama. Etik agama yang menghendaki persaudaraan dan tolong-menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup, mendorong orang ke sosialisme. Kemudian, perasaan keadilan yang menggerakkan jiwa berontak terhadap kesengsaraan hidup dalam masyarakat, terhadap keadaan yang tidak sama dan perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin, menimbulkan konsepsi sosialisme dalam kalbu manusia. Jadi, sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama, terlepas dari marxisme. Sosialisme memang tidak harus merupakan marxisme. Sosialisme disini tidak harus diartikan sebagai hasil hukum dialektika, tetapi sebagai tuntutan hati nurani, sebagai pergaulan hidup yang menjamin kemakmuran bagi segala orang, memberikan kesejahteraan yang merata, bebas dari segala tindasan.

Lebih lanjut tentang suruhan agama itu, Swasono (1981) mengutip Hatta mengatakan bahwa sosialisme Indonesia adalah perjumpaan cita-cita sosial-demokrasi Barat dengan sosialisme-religius (Islam) dimana marxisme sebagai pandangan hidup materialisme ditolak. Untuk menguatkan argumen Hatta tentang sosialisme-religius tersebut, perlu ditambahkan bahwa tidak hanya dalam Islam ditemukan sosialisme. Agama lain yang dianut sebagian bangsa Indonesia, Kristen misalnya, juga mencita-citakan terjadinya keseimbangan dalam masyarakat; antara yang mendapat lebih dan kurang. Menurut Nababan (1994), bahwa tidak mungkin dibiarkan pemerasan dan pemerkosaan terhadap orang-orang yang tak berdaya demi memperbesar modal dan kekayaan orang per orang atau suatu kelompok tertentu. Ini berarti dalam kehidupan sosial ekonomi kita harus mampu mengembangkan suatu sistem perekonomian ditengah-tengah bangsa agar bisa menjamin keseimbangan. Hal itu diutarakannya dengan mengutip ayat Alkitab, "Orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan". Dengan tambahan argumen ini, jelaslah bahwa memang sosialisme itu tidak sama dengan marxisme. Sosialisme Indonesia didasari oleh sosialisme-religius sebagai suruhan dan etik agama.

Kedua, sosialisme Indonesia merupakan ekspresi daripada jiwa berontak bangsa Indonesia yang memperoleh perlakuan yang sangat tidak adil dari si penjajah. Karena itu dalam Pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Lebih lanjut Pembukaan UUD 1945 juga mengatakan, "...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Ketiga, para pemimpin Indonesia yang tidak dapat menerima marxisme sebagai pandangan yang berdasarkan materialisme, mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri. Bagi mereka, sosialisme adalah suatu tuntutan jiwa, kemauan hendak mendirikan suatu masyarakat yang adil dan makmur, bebas dari segala tindasan. Sosialisme dipahamkan sebagai tuntutan institusional, yang bersumber dalam lubuk hati yang murni, berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan sosial.

Agama menambah penerangannya. Meskipun dalam ekonomi modern gejala individualisasi berjalan, tetapi hal itu tidak dapat melenyapkan sifat perkauman (kolektivan) di dalam adat (dan hukum adat) Indonesia. Ini adalah akar dalam pergaulan hidup Indonesia. Jadi, dasar ekonomi Indonesia adalah sosialisme yang berorientasi kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya etik dan moral agama, bukan materialisme); kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi manusia); persatuan (kekeluargaan, kebersamaan, nasionalisme dan patriotisme ekonomi); kerakyatan (mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta keadilan sosial (persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang).

Tetapi, setelah menempuh alam kemerdekaan, terlebih pada era Orde Baru, paradigma yang berkembang dan dijalankan tidaklah demikian. Paradigma yang dijalankan dengan "sungguh-sungguh" adalah apa yang disebut Mubyarto dengan istilah "kapitalistik-liberal-perkoncoan" (selanjutnya disebut KLP), atau dalam istilah Sri-Edi Swasono (1998^a) disebut "rezim patronasi bisnis", yang sesungguhnya lebih jahat dari kapitalisme kuno yang dikritik oleh Marx dalam bukunya "Das Kapital". Sistem KLP tersebut menyebabkan tumbuh suburnya praktik kolusi, korupsi, kroniisme dan nepotisme (KKKN) dalam perekonomian Indonesia.

Mulanya, pembenaran untuk tidak menjalankan sosialisme itu adalah bahwa kita perlu bergerak maju dan tumbuh cepat, kemudian baru belakangan banting stir ke pemerataan. Alasannya, bila pemerataan dilakukan lebih dulu, maka yang dibagikan adalah kemiskinan. Dengan pembenaran itulah, maka pemerintahan Orde Baru menganut paradigma pertumbuhan yang mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena itu, sektor produksi digenjot dengan hutang luar negeri (lihat lampiran 1) sebagai tulang punggung dan pemusatan kekuatan ekonomi pada sekelompok orang (konglomerasi). Cerita selanjutnya, kita semua telah tahu, sistem KLP itu telah membawa kehancuran perekonomian Indonesia.

Dalam sistem hukum pun, masih banyak perangkat peraturan yang belum dijiwai semangat demokrasi ekonomi sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 UUD 1945. Permasalahan sistem hukum yang mixed-up ini, telah mempengaruhi moral ekonomi dan motif ekonomi para pelaku ekonomi Indonesia, sehingga akhirnya justru memarjinalkan koperasi yang seharusnya menjiwai bangun perusahaan lainnya.

Jadi, permasalahan mendasar koperasi Indonesia terletak pada paradigma yang saling bertolak belakang antara apa yang dicita-citakan (Das Sollen) dan apa yang sesungguhnya terjadi (Das Sein). Selama paradigma ini tidak dibenahi, niscaya koperasi tidak akan dapat berkembang, ia hanya menjadi retorika.

Tidak banyak negara yang memiliki "Kementerian Koperasi" (dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM), dan Indonesia termasuk dalam sedikit negara tersebut. Tetapi, pertanyaan yang kembali diajukan adalah; mengapa koperasi di Indonesia malah tidak dapat berkembang, sementara koperasi di negara maju (yang tidak memiliki Kementerian tersendiri, misalnya di Inggris), malah berkembang lebih maju?

Hal demikian terjadi karena adanya kontradiksi akut dalam pemahaman koperasi. Secara substansial koperasi adalah gerakan rakyat untuk memberdayakan dirinya sehingga koperasi tumbuh dari bawah (bottom-up) sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Hal itu sangat kontradiktif dengan eksistensi Kementerian Koperasi dan UKM. Sebagai kementerian, tentu tidak dapat tumbuh dari bawah, ia adalah alat politik yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi, Kementerian Koperasi dan UKM datang "dari atas" (top-down). Karena itu, dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya, Kementerian ini tetap dalam kerangka berpikir top-down. Misalnya dalam pembentukan koperasi-koperasi unit desa (KUD) oleh pemerintah. Padahal, rakyat sendiri belum paham akan gunanya KUD bagi mereka, sehingga akhirnya KUD itu tidak berkembang dan hanya menjadi justifikasi politik dari pemerintah agar timbul kesan bahwa pemerintah telah peduli pada perekonomian rakyat, atau dalam hal ini khususnya koperasi.

Hal kontradiksi lainnya adalah pada usaha Kementerian ini untuk "membina" gerakan koperasi. Perlu dipertanyakan mengapa istilah "membina" tersebut sangat digemari oleh para pejabat pemerintahan. Sekali lagi, koperasi adalah gerakan rakyat yang tumbuh karena kesadaran kolektif untuk memperbaiki taraf hidupnya. Karena itu penggunaan kata (atau malah paradigma) "membina" sangatlah tidak tepat dan rancu. Koperasi tidak perlu "dibina", apalagi dengan fakta bahwa "pembinaan" pemerintah selama ini tidak efektif. Yang diperlukan koperasi adalah keleluasaan untuk berusaha; untuk akses memperoleh modal, pangsa pasar, dan input (bahan baku). Karena itu, penataan regulasi ekonomi sangat penting untuk dilakukan, agar koperasi tidak terikat bermacam-macam peraturan yang justru mempersempit ruang geraknya untuk bertumbuh. Mungkin kalaupun kata "membina" hendak dipakai, maka pembinaan yang perlu dilakukan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya manajer koperasi, agar mampu mengelola koperasi dengan lebih efisien dan efektif. Untuk hal itu, akan dibahas pada bagian berikutnya.

Apakah saran-saran peranan pemerintah itu kontradiktif dengan kritik pada peranan Kementerian yang membidangi Koperasi pada bagian sebelumnya?

Kritik pada Kementerian yang membidangi Koperasi, justru karena Kementerian itu melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Campur tangan pemerintah diberikan adalah pada aspek atau sisi dimana koperasi sulit untuk melakukan kegiatan usahanya. Peranan pemerintah dalam hal ini, tetaplah open choices (pilihan terbuka) bagi koperasi, bukan melahirkan "keharusan-keharusan" yang mengikat koperasi dengan bermacam regulasi yang kaku. Hakekat peranan pemerintah bukan top-down seperti yang terjadi sampai saat ini, tetapi menjadi pendampingan (side-guided) dengan tetap menghargai koperasi sebagai bottom-up movement (gerakan yang timbul dari bawah)

Perlukah Asosiasi (Koperasi)?

Seiring dengan era reformasi, timbul banyak pemikiran untuk membentuk asosiasi, perkumpulan atau konsorsium dari koperasi-koperasi di Indonesia. Apalagi ditambah kenyataan bahwa perkumpulan yang telah ada sebelumnya, tidak berjalan efektif. Ide itu sangat dapat dimengerti dan didukung.

Adanya “asosiasi” bagi koperasi dapat berguna untuk:

• Dari sisi mikro-ekonomi, asosiasi dapat berguna untuk memperoleh pangsa pasar dan kekuatan pasar yang lebih besar. Kesulitan koperasi untuk melakukan penetrasi ke pasar, adalah karena adanya kekuatan pasar (market power) yang tidak seimbang antara koperasi dengan unit-unit usaha besar. Karena itu, muncul keinginan dari pelaku perkoperasian (baik primer, sekunder dan induk-induk koperasi) untuk membentuk semacam "asosiasi" guna memperoleh kekuatan pasar yang lebih besar menghadapi persaingan dengan usaha besar.
• Asosiasi dapat mengintegrasikan koperasi-koperasi di Indonesia sehingga dapat menurunkan transaction cost (biaya transaksi) dan meningkatkan efisiensi dengan mencapai economies of scale (menurunnya biaya karena skala usaha yang jadi lebih besar).
• Asosiasi dapat menghimpun informasi yang lebih sempurna, sehingga memperkecil kemungkinan konflik antara anggota koperasi dan kemudian mampu untuk menganalisis struktur pasar dengan lebih baik.
• Asosiasi memperkecil tingkat risiko usaha, sehingga memungkinkan untuk memperoleh modal yang lebih besar, dibandingkan bila koperasi berusaha sendiri-sendiri.

Tetapi ada dua hal penting yang perlu diperhatikan berkenaan dengan hal tersebut:

• Asosiasi atau perkumpulan koperasi harus dibentuk atas kesadaran kolektif yang datang dari koperasi sendiri. Jadi, bukan atas "anjuran" atau “kehendak” pemerintah ataupun industri-industri besar. Dengan demikian koperasi tetap menjadi elemen demokrasi ekonomi, dan dapat mandiri tanpa campur tangan pemerintah dan industri-industri besar. Dependensi perkumpulan koperasi, seperti yang terjadi selama ini, menjadi sebab kegagalan perkumpulan koperasi yang telah ada sebelumnya.

Asosiasi tersebut harus mampu menguatkan posisi tawar koperasi terhadap unit-unit ekonomi lainnya. Dengan demikian, asosiasi itu bukan membuat koperasi menjadi subordinat dari industri-industri besar. Asosiasi atau perkumpulan tersebut bukan dibentuk karena iming-iming perolehan modal atau penyertaan saham dari industri-industri besar. Bila hal itu terjadi, maka koperasi akan menjadi subordinat dari unit usaha besar, dan tidak akan berkembang menjadi besar.

KESIMPULAN
terkadang kita memikirkan untuk masa sekarang saja tapi kita harus mencoba untuk memikirkan untuk masa depan . mungkin sebagian kita ingin mempunyai usaha sendiri dan terkadang sulit untuk mendapatkan modal terkadang meminjam ke bank lebih mdi hadapkan dengan tinggi nya bunga yang harus di bayar . di sinilha fungsi koperasi  yang bisa membuat kita terasa tertolong yaitu ketika kita sebagai anggota kita bisa meminjam uang untuk bisnis kita sebagai modal awal yang terkadang bunga nya sangat kecil itu bisa meringan kan beban kita . dengan ini lah kita bisa menekan tinggkat pengangguran dan meningkatkan usaha kecil menengah .dan msa depan koperasi akan semakin lebih baik dan di pandang lebih baik sebagai salah satu solusi untuk perekonomian di INDONESIA dan akan meningkatkan pendapatan negara karna semakin banyaknya usaha-usaha yang di buat oleh anak bangsa .

DAFTAR PUSTAKA
http://www.kopindo.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=475:pemuda-koperasi-jawab-tantangan-2&catid=39:koperasi-pemuda&Itemid=107

KUD (koperasi Unit Desa) dan Permasalahan-nya

BAB 1

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

            masalah yang di hadapi di negeri ini sebenarnya bisa terpecahkan dengan cara menghilangkan tembok penghalang antara kota dan pedesaan .secara tidak langsung kita juga menghilangkan batasan dari si kaya dan si miskin .karna kesenjangan ekonomi tersebut lah kita merasa ada kemajuan di kota dan ada keterblakangan di desa terkadang ketika kita mencoba untuk melangkah untuk memajukan desa harus melakukan pijakan besar untuk sukses .

tapi tidak begitu kita bisa memulai dengan memakai KUD (Koperasi Unit Desa) yang mana kita bisa menggunakan koperasi sebagai awal kita memajukan pedesaan pada umumnya , seperti halnya di kampung saya Koperasi Unit Desa sudah mulai melakukan gebrakan besar dengan mefasilitasi permodalan berupa angmutan umum yang mana modal awal  dari nvestasi anggota yang kebanyakan anak perantau dan  masyarakat yang mau bergabung dengan kami.tapi itu semua juga tidak mulus  dan banyak permasalahan nya maka nya ini saya mencoba merumuskan dan memecahkan permasalah pada koperasi ini.

B.     Rumusan Masalah

            Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah keberlanjutan usaha. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya, adalah dengan mengoptimalkan Koperasi Unit Desa (KUD) semaksimal mungkin.

             Masalah yang ingin dibahas penulis dalam makalah ini seperti pengertian KUD itu sendiri, permasalahan ekonomi masyarakat desa sehingga peran KUD diperlukan, apa saja peran-peran KUD untuk membantu perekonomian desa, cara mengoptimalkan peran KUD, upaya mempertahankan KUD.

BAB II

PEMBAHASAN

1.    Pengertian Koperasi

            Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Menurut Arifinal Chaniago dan Ijod Sirdjudin dalam Wiwin Widayanti (2005:25)             KUD adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi perkembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri”.

Menurut Waloejo dan Ismojowati dalam bukunya “Koperasi Indonesia” menjelaskan sebagai berikut:

            KUD adalah peleburan dari beberapa badan usaha unit desa yang merupakan suatu lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi pada tahap-tahap permulaan pertumbuhannya dapat merupakan gabungan usaha bersama dari koperasi-koperasi pertanian/ koperasi-koperasi desa yang terdapat didalam wilayah unit desa.(Ismojowati 1993:136)

            Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan).

Beberapa usaha KUD, antaralain:

1) Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian.

2) Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.

 

2.    Permasalahan Ekonomi Masyarakat Pedesaan

            Permasalahan kehidupan ekonomi masyarakat desa yang tanahnya subur dan dilengkapi dengan infrastruktur memadai itu masih belum terselesaikan. Salah satu permasalahannya adalah jika mereka ingin menyekolahkan anak-anaknya keluar. Penyebab kesulitan hal itu adalah aliran uang yang berputar di dalam desa sangat kecil. Kecilnya aliran uang dari kota ke desa diakibatkan karena pertanian dan perikanan mereka diorientasikan untuk kebutuhan sendiri. Karena pola seperti itu lah maka, hasil pertanian dan perikanan mereka tidak bisa menjadi komoditi yang ekonomis untuk dijual ke pasar karena skala produksi yang menjadi kecil.

            Masalah berikutnya yang dijumpai adalah kesulitan masyarakat desa untuk mengakses pasar. Ternyata infrastruktur jalan, listrik dan telekomunikasi belumlah cukup untuk membuat hasil produksi desa dijual ke pasar. Jika desa ini dengan infrastruktur memadai seperti itu saja kesulitan menjual hasil produksinya, apalagi daerah-daerah yang belum tersentuh infrastruktur jalan, listrik dan telepon. Penyebab timbulnya masalah ini mungkin saja karena kurangnya jiwa kewirausahaan dipedesaan. Di sinilah diperlukannya perubahan pola pikir dari orientasi internal menjadi orientasi eksternal dengan memberdayakan potensi dan peluang yang ada. Pola pikir ini hanya terdapat pada jiwa kewirausahaan. Sebenarnya kalau peran koperasi Unit Desa (KUD) bisa diwujudkan , laju program pembangunan ekonomi pedesaan bisa lebih cepat. KUD ini lah yang akan menampung dan memasarkan hasil produksi pertanian dan olahannya dengan dorongan seluruh kekuatan masyarakat pedesaan.

3.    Peran KUD Membantu Perekonomian Desa

Adapun peran KUD dalam membantu perekonomian desa adalah sebagai berikut :

1) Peran KUD dalam pembangunan pertanian

            Aktivitas KUD merupakan program pemerintah dalam mewujudkan swasembada beras, meliputi pemberian kredit pada petani melalui unit desa, pengolahan hasil dan pemasaran. Jadi, KUD lahir guna mensukseskan program swasembada beras dalam pembangunan pertanian pada khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya dengan jalan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya

2) Peran KUD membangkitkan rakyat sejahtera

            Saat ini perekonomian nasional yang pertumbuhannya masih lambat bisa segera diatasi dengan dimulai dari desa mengingat perekonomian desa meningkat maka perekonomian kota akan meningkat pula dan semua kebutuhan tercukupi dengan harga yang terjangkau yang akhirnya tidak memerlukan impor barang dari luar negri namun bahkan akhirnya negri kaya raya ini akan bisa mengekspor barang ke luar negri. Pembangunan ekonomi nasional merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan mayarakat Indonesia yang secara tidak langsung menjadi faktor yang berpengaruh pada kwalitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang seharusnya menjadi modal dalam pembangunan dan kemajuan Negara Indonesia. Pernyataan tersebut menjadikan bahwa pengembangan koperasi merupakan salah satu hal yang penting dan perlu digalakan oleh pemerintah Indonesia demi kemajuan bangsa indonesia.

Cara-cara peningkatan perekonomian desa untuk meningkatkan perekonomian nasional :

1) Bentuk koperasi disetiap desa, anggota semua warga desa , pendirian sesuai dengan prinsip koperasi yang sebenarnya. Yaitu modal dari anggota dan kemakmuran untuk anggota. Bentuk koperasi serba usaha baik untuk pupuk. Sembako, material, dan lain-lain.

2) Jangan membuka koperasi hanya untuk simpan pinjam karena memiliki resiko yang lebih besar, bila salah penggunaan uang maka berakibat macet dikemudian hari.
3). Perlu dilakukan penyuluhan bagaimana menangani koperasi secara professional dan penyuluhan bagaimana cara meningkatkan hasil pertanian, beternak atau perkebunan jika ada.

4) Arahkan warga desa untuk tidak selalu menggunakan pupuk kimia. Arahkan warga untuk menggunakan pupuk organik.

5) Semua warga dibina untuk tidak selalu membeli barang yang sifatnya konsumtif, arahkan warga dalam pembelian barang hanya karena kebutuhan dan bukan karena ketertarikan yang disebabkan oleh iklan baik di TV , majalah atau koran.

4. Mengoptimalkan Peran KUD

            Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya, adalah dengan mengoptimalkan Koperasi Unit Desa (KUD) semaksimal mungkin. Koperasi sebagai badan usaha yang sekaligus sebagai bentuk gerakan ekonomi kerakyatan, bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Agar koperasi dapat melakukan fungsi dan peranannya secara efektif, maka butuh suatu dukungan dari semua pihak, sehingga koperasi benar-benar memiliki peranan penting dan berkembang secara optimal.

 

5.    Upaya mempertahankan KUD

            Bukan penyelesaian yang mudah untuk menjadikan KUD sebagai pilar peningkatan keejahteraan petani, ketersediaan pupuk dan sarana produksi pertanian terjamin dengan harga yang kompetitif. Kondisi yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat :

a.       Modal

Upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dalam banyak hal dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dunia usaha. Lingkunga usaha dalam hal ini adalah koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UKM), masih menghadapi masalah yaitu modal uasaha. Masalah modal usaha merupakan masalah yang sejak dulu menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan dan penggalakan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UKM). Modal Kerja merupakan dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas operasionalnya. Langkah yang paling mungkin untuk mendapatkan dana murah adalah adanya dukungan modal dari pemerintah melalui APBD dan APBN. Pemerintah daerah mapun pusat dapat mengalokasikan dalam bentuk dana bergulir.

b.      Pengurus dan Manajer yang terlatih

Pengurus dan manajer koperasi unit desa harus jujur, bijaksana dan harus memiliki jiwa kewirausahaan. Dan harus ada manajer yang terlatih bila ada dukungan dana yang kuat.

c.       Dukungan dari pemerintah

Pemerintah juga harus memberikan dukungan yang kuat dari sisi permodalan KUD dan kebijakan. Pemerintah bisa mengalokasikan dana murah melalui APBD dan APBN (bukan subsidi). Kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan pabrik pupuk untuk memberikan akses kepada KUD untuk mendapatkan pasokan lansung.

d.      Dukungan dari anggota

Anggota KUD sebaiknya mendukung program KUD untuk mewujudkan kesejahteraan mereka sendiri. Dengan kemampuan KUD membeli gabah petani dengan harga pantas dan penyediaan pupuk dengan harga bersaing, maka anggota dengan sendiri akan bertransaksi dengan KUD.

e.       Mengutamakan pelayanan kebutuhan anggota

Pelayanan yang diberikan KUD kepad anggota seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Misalnya mayoritas anggota adalah petani maka seharusnya penyediaan pupuk dan pembelian gabah menjadi bisnis utamanya.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

                       salah satu koperasi yang memiliki dampak dan peran besar di negara ini ya itu KUD (Koperasi Unit Desa) yang mana terbentuk dari sistem kekeluargaan dan kebersamaan serta sudut pandang yang bisa di satukan dalam kehidupan masyrakat.sejauh ini mungkin pedesaaan sangat terbantu dengan hadirnya koperasi unit desa yang membantu bisa dari bidang taransportasi, bidang pertanian,dan sekarang juga dalam pendidikan. seharusnya lah pihak memerintah membantumemajukan KUD ini untuk kesejahteraan bukan hanya anggota tetapi juga masyarakat desa tersebut secara keseluruhan .........

Daftar Pustaka

                        JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 1 TAHUN I – 2006 (2006, hal 21)

                        JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 2 TAHUN I – 2006 (2006, hal 28),

                        http://oktarianda.blogspot.com/2010/11/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli.html

                        http://sopianbeni.blogspot.com/2010/12/kud.html

                       

pada koperasi yang saya kunnjungi sumberdana nya masih berasal dari anggotanya yaitu berupa simpanan.

SHU adalah singkatan dari Sisa Hasil Usaha yang merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan kewajiban lainnya termasuk Pajak dan zakat yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan. Mari kita lihat lebih dalam perhitungan pembagian SHU yang ditetapkan untuk memperoleh kesejahteraan untuk anggotanya
http://zakyways.blogspot.com/2012/01/shu-sisa-hasil-usaha.html

pada koperasi yang saya kunjungi sistem pembagian dari koperasi ini adalah bagi hasil untu para naggotanya 

KOPERASI2

Permodalan KOPERASI

sebenarnya permodalan koperasi memiliki beberapa istilah di dalam kata tersebut, simpanan sebagai istilah penananman modal koperasi pertama kali di gunakan dalam UU 79 tahun 1958,yaitu UU koperasi pertama setelah kemerdekaan .mungkin kalau di perusahaan kita bisa menyebutnya SAHAM.dan usaha nomor satu yang di tentukan UU adalah menggiatkan anggota untuk menyimpan. mungkin bnyak yang beropini koperasi  lebih cocok untuk koperasi simpan pinjam ,istilah simpanan untuk modal koperasi digunakan baik untuk ekuitas (modal sendin) maupun modal pinjaman, sehingga status modal koperasi menjadi tidak jelas. UU tahun 1958, 1965, dan 1967 hanya menjelaskan sumbermodal dan bukan status modal, dengan menyebut berbagai macam simpanan, termasuk simpanan yang berstatus pinjaman dan cadangan. UU 25 tahun 1995 menegaskan pembedaan pengertian status modal koperasi, yaitu modal sendiri dengan modal pinjaman. Tetapi karena istilah yang digunakan tetap simpanan, maka kerancuan terjadi dalam praktek. Mestinya istilah simpanan hanya digunakan untuk modal sendiri, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib yang ditentukan menanggung resiko, dan tidak digunakan untuk modal yang bersifat pinjaman. Dalam praktek istilah simpanan juga dipergunakan untuk modal pinjaman, karena istilah itu sudah berlaku umum di lingkungan koperasi. Di dunia perkoperasian juga dikenal istilah saving atau simpanan, tetapi artinya sama dengan yang berlaku umum.

Koperasi ataupun perusahaan pada umumnya memerlukan modal dalam jumlah dan peristiwa tertentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usahanya, yaitu (1) pada waktu didirikan dan hendak memulai usaha koperasi memerlukan modal dalam jumlah minimum tertentu, (2) pada waktu melakukan perluasan usaha memerlukan tambahan modal, dan (3) pada waktu mengalami kesulitan yang hanya dapat diatasi dengan menambah modal. Perusahaan pada umumnya memiliki mekanisme untuk mengatasi permodalan dengan saham, yaitu ada ketentuan tentang minimu,m modal saat didirikan dalam bentuk modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Mekanisme penambahan modal dilakukan dengan mengeluarkan saham baru.

Mekanisme dan cara penghimpunan modal pada koperasi tidak sama dengan cara penghimpunan modal pada perusahaan secara umum. Pada koperasi ketentuan yang mengharuskan adanya minimum modal pada waktu didirikan tidak ada, kecuali untuk KSP dan Unit Simpan Pinjam (USP). Adanya ketentuan seperti itu tidak menggembirakan dan banyak ditentang oleh kalangan KSP dan USP, .karena dianggap memberatkan. Kebiasaan penghimpunan simpanan berangsur secara berkala menyulitkan mekanisme penambahan modal yang diperlukan pada waktu tertentu. Simpanan pokok merupakan syarat keanggotaan yang dibayar waktu masuk menjadi anggota, yang umumnya dalam jumlah kecil. Simpanan wajfb dibayar secara berkala, bulanan atau musiman, memakan waktu lama untuk mencapai jumlah tertentu. Selain itu juga disebabkan karena umumnya anggota koperasi tidak mempunyai kemampuan untuk menyimpan dalam jumlah yang besar. Penambahan modal untuk keperluan perluasan usaha sulit dilakukan. Salah satu contoh kesulitan koperasi untuk menambah modal untuk menyelesaikan kesulitan yang hanya dapat dilakukan dengan penambahan modal adalah Bank Bukopin ketika masih berstatus badan hukum koperasi. Beberapa waktu yang lalu Bank Bukopin mengalami kesulitan dalam usahanya, dan bisa bangkrut jika tidak ditambah modal. Anggota tidak mampu menambah modal, sedang tambahan modal dari bukan anggota tidak dimungkinkan dalam bentuk simpanan. Karena alternatif yang dipilih adalah Bank Bukopin harus tetap hidup, maka diubah badan hukumnya menjadi perseroan terbatas (PT), yang memungkinkan pihak lain dapat membeli saham. Prosentasi saham milik koperasi menjadi sangat kecil. Kini kalangan koperasi tidak suka dengan perubahan badan hukum Bank Bukopin dan ingin mengembalikan menjadi berstatus badan hukum koperasi jika dimungkinkan

pada koperasi yang saya kunnjungi sumberdana nya masih berasal dari anggotanya yaitu berupa simpanan.

SHU adalah singkatan dari Sisa Hasil Usaha yang merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan kewajiban lainnya termasuk Pajak dan zakat yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan. Mari kita lihat lebih dalam perhitungan pembagian SHU yang ditetapkan untuk memperoleh kesejahteraan untuk anggotanya
http://zakyways.blogspot.com/2012/01/shu-sisa-hasil-usaha.html

pada koperasi yang saya kunjungi sistem pembagian dari koperasi ini adalah bagi hasil untu para naggotanya